BERAU – Tekanan anggaran yang dirasakan pemerintah kampung akibat penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau mengambil langkah cepat.
DPMK mengumumkan akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap belanja 100 kampung sebagai dasar evaluasi kebijakan anggaran.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan bahwa banyak kepala kampung menyampaikan keluhan terkait ketimpangan antara menurunnya dana yang diterima dengan semakin bertambahnya kewajiban program di tingkat kampung.
“Semua kampung kami minta menyampaikan data rinci pengeluaran mereka. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Inventarisasi tersebut mencakup berbagai komponen belanja yang selama ini membebani ADK. Di antaranya pembiayaan PAUD dan TPA, insentif da’i, imam dan pendeta, santunan kematian, santunan kemiskinan, hingga pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah di tingkat kampung.
Menurutnya, selama ini kampung tidak hanya menjalankan fungsi pembangunan, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan fiskal kampung justru mengalami penurunan.
Sebagai tindak lanjut, data yang dihimpun akan difinalisasi bersama Sekretariat Daerah sebelum disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran selanjutnya.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengalihan sebagian program ke organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Dengan demikian, beban pembiayaan program tertentu tidak sepenuhnya ditanggung kampung, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Namun demikian, Tenteram menegaskan bahwa perubahan kebijakan memerlukan proses yang tidak singkat. Perencanaan, pembahasan anggaran, serta sinkronisasi lintas OPD harus dilalui agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari formulasi yang lebih seimbang dalam pembagian peran antara kampung dan OPD.
Dirinya mengharapkan, tekanan terhadap anggaran kampung dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal proses. Kami memahami keresahan kepala kampung, namun kebijakan anggaran tidak bisa diputuskan secara cepat,” pungkasnya. (Ril)