BERAU – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau dari Rp7 triliun menjadi Rp2,2 triliun mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Berau, H Sa’ga.
Pasalnya, hal ini memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan di Bumi Batiwakkal.
Untuk itu, Sa’ga mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau agar lebih aktif mencari dukungan anggaran ke pemerintah pusat dan provinsi, menyusul penurunan signifikan APBD daerah.
“Keterbatasan fiskal daerah jangan dijadikan alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada masa pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur di Berau tetap berjalan meski APBD berada di kisaran Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.
Hal tersebut, kata dia, bisa terwujud karena adanya inisiatif pemerintah daerah dalam menjemput anggaran dari pemerintah pusat.
“Sekarang anggaran kita turun. Kuncinya bukan mengeluh, tapi inisiatif. DPUPR harus berani dan aktif melakukan lobi agar Berau tetap mendapat perhatian anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Berau sejatinya siap memberikan dukungan penuh dengan ikut mendampingi dinas teknis saat melakukan koordinasi ke tingkat kementerian.
Namun, ia menyayangkan minimnya keterlibatan tim teknis DPUPR dalam sejumlah kunjungan kerja ke pusat.
Ia mengungkapkan, ketiadaan pendampingan teknis kerap menyulitkan DPRD saat harus menjelaskan detail usulan pembangunan di hadapan pihak kementerian.
“Kami sering turun ke kementerian, tetapi saat masuk pembahasan teknis, kami kesulitan menjelaskan karena bukan bidang kami.
Ketika diminta mendampingi, DPUPR sering beralasan ada agenda lain,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan DPUPR menjadi hal yang mutlak agar usulan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, memiliki dasar teknis yang kuat.
“Apalagi sebagian ruas jalan di Kabupaten Berau berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Ia berharap ke depan DPUPR lebih proaktif dan solid bersama DPRD dalam menyusun serta mengawal proposal pembangunan, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program pusat lainnya.
“Kalau kita kompak dan argumennya kuat, peluang mendapatkan anggaran pusat tentu lebih besar. Ini penting agar pembangunan di Berau tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah sedang terbatas,” pungkasnya. (Srn)