BERAU – Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari 4,95 persen menjadi 5,15 persen. Data tersebut tercatat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024.
Meski meningkat, secara umum Berau masih termasuk lima daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Kalimantan Timur. Namun demikian, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dianggap remeh.
“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, dan harus segera kita atasi agar angka pengangguran tidak semakin bertambah,” ucap Subroto, Minggu (24/8/2025).
Ia menekankan perlunya peran Dinas Tenaga Kerja dalam menertibkan perusahaan terkait pembagian tenaga kerja. Berdasarkan aturan Peraturan Gubernur (Pergub), tenaga kerja semestinya dibagi dalam persentase 80:20, yakni 80 persen pekerja lokal dan 20 persen dari luar daerah.
“Kalau aturan ini bisa berjalan konsisten, angka pengangguran kita bisa ditekan. Kuota tenaga kerja luar tidak boleh melebihi 20 persen, selebihnya harus diprioritaskan untuk masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain pengawasan ketat terhadap perusahaan, Subroto juga mendorong pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja baru. Ia menilai pemantauan rutin dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan kunci untuk menekan angka pengangguran.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengambil langkah antisipatif. Mulai dari pelatihan kerja, penyebaran informasi lowongan, hingga menggelar job fair.
“Masalah pengangguran ini multifaktor. Yang paling dominan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pertambangan. Selain itu, jumlah angkatan kerja baru terus meningkat, sementara lapangan kerja yang tersedia belum seimbang,” jelas Zulkifli.
Menurutnya, berkurangnya aktivitas sejumlah perusahaan tambang bahkan hingga penutupan operasional menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Berau.
“Tren PHK di sektor tambang cukup besar. Ditambah lagi, banyak lulusan SMA dan SMK yang langsung masuk pasar kerja, padahal peluangnya masih terbatas,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Zulkifli menyebut perlunya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta. Disnakertrans, kata dia, terus mendorong sekolah kejuruan agar kurikulumnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mendorong perusahaan membuka pelatihan bagi masyarakat lokal.
“Terkait upaya Pemkab membuka akses kerja, kami akan kembali menggelar job fair pada November mendatang,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan