BERAU – Penyesuaian anggaran daerah tahun ini memaksa Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih selektif dalam merealisasikan program pembangunan, termasuk proyek turap yang sebelumnya telah direncanakan di sejumlah wilayah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan pembangunan turap masih menunggu kepastian alokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Menurutnya, kondisi fiskal daerah tahun ini mengalami penyesuaian yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak langsung pada kapasitas belanja pembangunan.
“Tahun ini memang ada penyesuaian anggaran yang cukup besar. Jadi untuk pelaksanaan program, termasuk turap, kami masih menunggu kepastian di DPA,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya belanja modal untuk sektor infrastruktur masih berada di kisaran Rp 2,4 hingga Rp 2,5 triliun. Namun pada tahun ini, anggaran tersebut mengalami penurunan drastis hingga berada di angka sekitar Rp 1 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya. Tidak semua program bisa langsung direalisasikan, melainkan harus melalui skala prioritas yang ketat.
Meski demikian, Fendra memastikan bahwa perencanaan pembangunan turap tetap menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah daerah. Sejumlah titik bahkan telah masuk dalam perencanaan teknis, tinggal menunggu kesiapan anggaran untuk pelaksanaan fisik.
“Secara perencanaan sudah siap. Tinggal melihat kemampuan anggaran, apakah bisa direalisasikan tahun ini atau harus bertahap,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan pemantauan sementara, beberapa lokasi yang direncanakan untuk pembangunan turap masih berada dalam kondisi relatif aman. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pelaksanaan.
Namun demikian, DPUPR Berau tetap melakukan pengawasan secara berkala guna mengantisipasi potensi kerusakan yang dapat berdampak pada masyarakat, terutama di wilayah rawan abrasi atau longsor.
“Kami tetap pantau. Kalau memang ada titik yang sifatnya mendesak, tentu akan menjadi prioritas utama,” pungkasnya.(ril)