BERAU – Penurunan anggaran yang cukup besar memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau melakukan penyesuaian program pembangunan pada 2026. Sejumlah rencana proyek infrastruktur harus diprioritaskan secara lebih selektif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa anggaran yang dikelola instansinya mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp2,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp1,1 triliun pada tahun ini.
Kondisi tersebut membuat DPUPR harus mengurangi sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.“Anggaran DPUPR 2026 terpangkas cukup besar, kami harus fokus pada kebutuhan paling mendasar masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan program prioritas. Infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama, sementara program lain yang bersifat pengembangan kemungkinan akan ditunda.
Fendra menjelaskan, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah hulu tetap menjadi perhatian utama karena akses transportasi di daerah tersebut masih sangat terbatas. Wilayah seperti Kecamatan Kelay dan Segah dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Ia menilai, keberadaan jalan dan jembatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat pedalaman serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Selain sektor transportasi, DPUPR Berau juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa wilayah yang masih kekurangan air bersih, seperti Kampung Singkuang dan kawasan kepulauan Maratua.
Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat beberapa proyek belum dapat diselesaikan, salah satunya pembangunan SPAM Mbung yang masih menunggu ketersediaan dana lanjutan.
Di sisi lain, DPUPR Berau juga menerima banyak usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Seluruh usulan tersebut akan diseleksi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sebelum ditetapkan sebagai program pembangunan.
Fendra menegaskan, meskipun menghadapi tekanan anggaran, DPUPR tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan secara bertahap dengan mengutamakan pemerataan infrastruktur antarwilayah.
“Beberapa usulan telah masuk dan kami akan tampung dulu dengan melihat kemampuan keuangan daerah kita akan direalisasi,” pungkasnya. (Ril)