BERAU – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak pada pola kerja administratif yang hanya mengandalkan laporan dan data di atas kertas.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan harus berpijak pada kondisi riil di lapangan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dirinya meminta agar setiap usulan program dari kampung tidak berhenti pada tahap pencatatan, tetapi dikawal secara serius hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi.
Menurutnya, verifikasi langsung ke lapangan merupakan langkah krusial untuk memastikan program pemerintah, termasuk bantuan dari kementerian, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Data itu penting, tetapi tidak cukup. OPD harus memastikan langsung di lapangan apa yang memang paling dibutuhkan warga. Jangan sampai yang dijalankan justru bukan prioritas masyarakat,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga menyoroti lemahnya pengawalan terhadap sejumlah program pusat yang telah dijanjikan ke daerah. Ia menilai, tanpa keterlibatan aktif dan pengawasan dari OPD, bantuan berpotensi tidak sampai kepada masyarakat atau tersendat dalam proses distribusi.
“Kalau kita tidak kawal bersama, program bisa saja berhenti di tengah jalan. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung adanya laporan terkait pupuk subsidi yang tidak diterima oleh petani di beberapa wilayah. Ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) segera melakukan evaluasi menyeluruh serta menelusuri alur distribusinya.
“Kalau ada laporan pupuk subsidi tidak sampai, itu harus ditelusuri. Jangan dibiarkan. Di mana kendalanya, dan ke mana pupuk itu disalurkan, semua harus jelas,” katanya.
Bupati mengingatkan bahwa pupuk subsidi merupakan bantuan negara yang pengelolaannya diatur secara ketat. Jika terjadi penyimpangan, termasuk penjualan di luar ketentuan, maka hal tersebut dapat berimplikasi hukum dan merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Di tengah kebijakan pengetatan anggaran, Sri Juniarsih juga meminta OPD lebih selektif dalam mengalokasikan belanja daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan publik, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat guna dan berdampak langsung.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus lebih selektif. Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah semestinya dimulai dari kampung, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kampung. Komunikasi yang terbuka serta koordinasi yang intens dinilai menjadi kunci agar program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
Selain itu, Dirinya juga meminta para kepala kampung untuk bersikap proaktif dalam menyampaikan persoalan di wilayahnya, terutama yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan cepat.
Untuk itu, ia berharap seluruh OPD semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Berau.
“Kalau ada masalah penting, jangan menunggu agenda Musrenbang. Sampaikan lebih awal agar bisa segera ditangani,” pungkasnya. (Ril)