BERAU – Ratusan massa dari Aliansi Berau Menggugat yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, pemudi, serta masyarakat Kabupaten Berau menggelar aksi demonstrasi bertajuk aksi solidaritas di depan Kantor DPRD Berau, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi ini merupakan respons atas gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah sejak 28 Agustus 2025 lalu, seperti di Jakarta, Surabaya, Makassar, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Sejumlah aksi di daerah tersebut bahkan berujung ricuh, disertai penjarahan, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran gedung.
Dalam orasinya, Jendral Lapangan (Jenlap) Aliansi Berau Menggugat, Muhammad Asri menyampaikan berbagai tuntutan atas isu nasional. Salah satunya mempertanyakan besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak masuk akal.
Selain isu nasional, massa juga menyoroti persoalan daerah di Kabupaten Berau. Mereka mendesak pemerintah daerah serta DPRD agar lebih serius menangani perbaikan infrastruktur dasar, persoalan tenaga kerja, lingkungan hidup, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Dalam aksi tersebut, dirinya juga mengantisipasi adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang diduga akan memprovokasi kegiatan tersebut.
“Aksi kami merupakan aksi solidaritas atas ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau. Maka dari itu, kami ingin bertemu dengan wakil rakyat kami yang ada di gedung tersebut,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga meminta agar berbagai tuntutan yang telah di lontarkan agar dapat diterima agar keadilan bisa terpenuhi.
“Kami meminta kinerja dari wakil rakyat kami dapat ditingkatkan, lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada perintah partai. Karena DPR adalah wakil rakyat kami, bukan budak partai,” pungkasnya.
Menanggapi aksi massa yang semakin tidak kondusif, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto bersama Anggota DPRD lainnya, didampingi Kapolres Berau, Ridho Tri Putranto beserta puluhan personel Polres Berau menemui ratusan massa untuk bernegosiasi.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai.
“Saya berterima kasih kepada mahasiswa bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Berau Menggugat, karena aspirasinya bukan hanya mewakili mahasiswa, tapi juga masyarakat Berau. Tentu ini akan menjadi bahan pembahasan kami di dewan,” katanya.
Meski begitu, Dedy menyebut sejauh ini massa lebih banyak menyampaikan isu nasional. Untuk isu daerah, pihaknya berkomitmen membuka ruang dialog lanjutan bersama perwakilan demonstran.
“Kami akan mengundang koordinator lapangan untuk menyampaikan secara resmi tuntutan daerah. Setelah itu kita bisa adakan jumpa pers,” jelasnya.
Beberapa isu lokal yang sempat mencuat, antara lain masalah lingkungan terkait maraknya pertambangan ilegal, serapan tenaga kerja lokal, hingga kecilnya insentif bagi tenaga pendidik. Dedy menegaskan pihaknya siap memanggil pemerintah daerah untuk membahas masalah tersebut bersama DPRD.
Terkait sektor pendidikan, ia menegaskan bahwa alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD merupakan amanat undang-undang.
“Itu harus betul-betul diperhatikan. Tidak boleh kurang dari 20 persen agar semua komponen pendidikan, baik tenaga guru, fasilitas sekolah, maupun sarana pendukung dapat terpenuhi,” terangnya.
Sementara mengenai perlindungan tenaga kerja lokal, Dedy mengingatkan kembali adanya Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, yang mewajibkan perusahaan swasta merekrut minimal 80 persen tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi. Namun perda tersebut dinilai belum maksimal karena belum diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup).
“Kalau hanya perda, perusahaan bisa mencari celah karena ada aturan di tingkat provinsi. Maka dari itu, kami mendorong lahirnya Perbup agar masyarakat lokal bisa benar-benar bekerja di rumahnya sendiri, yakni di Kabupaten Berau,” tegasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan