BERAU – Pemerintah kampung di Kabupaten Berau dihadapkan pada tantangan fiskal pada 2026. Alokasi Dana Kampung (ADK) diproyeksikan turun drastis dari Rp320 miliar pada 2025 menjadi Rp145 miliar pada tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan penurunan tersebut bukan akibat kebijakan sepihak pemerintah daerah, tetapi dampak dari menurunnya dana transfer pusat yang menjadi dasar perhitungan.
“Kewajiban minimal 10 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sudah terpenuhi, bahkan mencapai 10,29 persen. Jadi secara regulasi, kewajiban itu sudah dijalankan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kampung segera melakukan rasionalisasi anggaran dan menyusun ulang skala prioritas. Belanja yang dinilai tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, diminta untuk ditekan.
Disebutnya, anggaran kegiatan seremonial yang sebelumnya bisa mencapai Rp100 juta disarankan dikurangi menjadi sekitar Rp50 juta. Sementara santunan kemiskinan yang sebelumnya Rp500 ribu per bulan berpotensi disesuaikan menjadi sekitar Rp300 ribu agar program tetap berjalan merata.
“Dana yang ada sebaiknya difokuskan pada sektor produktif seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM untuk mendorong ekonomi kampung,” katanya.
Meski ADK menurun, sejumlah bantuan keuangan tetap dipertahankan. Pemerintah daerah, kata dia, memastikan alokasi Rp50 juta per RT, Rp20 juta untuk PKK, dan Rp5 juta bagi Karang Taruna tetap tersedia.
Kemudian, ia juga mendorong kampung yang memiliki potensi kawasan hutan agar memanfaatkan peluang pendapatan dari dana karbon FCPF-CF.
“Berau tercatat sebagai penerima dana karbon terbesar di Kalimantan Timur dengan total Rp27,57 miliar, di mana setiap kampung berpeluang mengelola sekitar Rp300 juta hingga Rp394 juta,” tuturnya.
Tenteram menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi kampung untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer.
“Kampung harus mulai serius menggali dan mengelola potensi asli daerahnya agar lebih mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Srn)