BERAU – Persoalan stunting di Kabupaten Berau tak hanya soal angka yang tinggi, tetapi juga lemahnya pemantauan tumbuh kembang anak. Data terbaru menunjukkan, masih sekitar 60 persen balita di daerah ini belum terpantau secara rutin melalui layanan kesehatan dasar.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Berau mencapai 34 persen. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dan jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 20 persen.
Namun di balik angka tersebut, terdapat persoalan mendasar. Dari total 23.105 balita yang tercatat dalam sistem Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga tahun 2025, hanya sekitar 40,6 persen yang telah menjalani pengukuran pertumbuhan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menilai kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya percepatan penurunan stunting. Minimnya kunjungan ke posyandu membuat deteksi dini gangguan pertumbuhan anak menjadi tidak optimal.
“Masih ada sekitar 60 persen balita yang belum terpantau. Ini artinya kunjungan ke posyandu masih rendah dan harus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya penanganan stunting tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi gizi semata. Peran aktif masyarakat, khususnya kader PKK dan Posyandu hingga tingkat kampung, menjadi kunci dalam memastikan seluruh balita terjangkau layanan pemantauan kesehatan.
Menurutnya, tingginya angka stunting saat ini harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah pun mendorong adanya penguatan koordinasi antar lini, terutama antara Tim Penggerak PKK kabupaten dengan jajaran di tingkat bawah.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan angka 34 persen tadi. Ibu-ibu harus bisa menggerakkan anggotanya di bawah dan berkoordinasi dengan PKK Kabupaten,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya manajemen kerja yang terukur di tingkat lapangan. Setiap ketua tim diminta memiliki target yang jelas serta memastikan komunikasi berjalan efektif agar program tidak berhenti di tataran perencanaan.
Menurutnya, Langkah ini dinilai penting untuk mendukung target nasional penurunan stunting hingga 14 persen pada 2029. Tanpa peningkatan cakupan pemantauan balita, upaya tersebut dikhawatirkan sulit tercapai.
Situasi di Berau menunjukkan bahwa tantangan stunting bukan hanya soal ketersediaan program, tetapi juga keterjangkauan layanan. Ketika sebagian besar balita belum tersentuh pemantauan, maka risiko keterlambatan penanganan pun semakin besar.
“Saya berharap, melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat, cakupan layanan posyandu dapat diperluas. Dengan demikian, deteksi dini dan intervensi terhadap kasus stunting bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” pungkasnya.