TANJUNG REDEB – Penataan kawasan perkotaan di Tanjung Redeb didukung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris. Tanjung Redeb dinilai sebagai pusat ibu kota Kabupaten Berau sekaligus pusat pariwisata perkotaan.
Penataan kota tersebut salah satunya seperti, DPUPR Berau yang kini tengah merevitalisasi tepian Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Bugis menjadi seperti kawasan Malioboro Yogyakarta.
“Kita dukunglah. Artinya wisata perkotaan menjadi semakin banyak,” ungkapnya.
Dikatakannya, selama ini wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Derawan atau Maratua pasti bermalam di Tanjung Redeb. Penataan kawasan perkotaan tersebut perlu disediakan, selain wisata Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur.
“Bahkan seharusnya pemerintah daerah setiap tahun menambah objek wisata, agar orang tidak hanya sekali datang ke Berau,” ujarnya.
Menurutnya, percuma saya ratusan ribu orang datang ke Kabupaten Berau tapi hanya sekali saja. Saat ini tempat wisata di dunia bukan lagi dihitung berapa jumlah orang yang datang tapi juga berapa kali orang datang. Mungkin saja, kata dia, mereka yang datang bosan atau kapok datang ke Berau.
“Supaya itu tidak terjadi kita harus membuat wisata baru, khususnya di perkotaan,” ucapnya.
Pihaknya terus mendukung Tanjung Redeb sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Berau sekaligus pusat pariwisata perkotaan. Jadi, Berau tidak hanya menjual wisata baharinya saja tapi juga daerah perkotaan tertata dengan baik.
“Saya kira penataan kota bagus dilakukan. Apalagi sebelumnya juga drainase ditata. Kami harap semakin banyak pejalan kaki, terutama turis-turis,” jelasnya.
Terkait penurapan kawasan tepian, diakuinya sudah pernah sempat dianggarkan. Namun karena ongkos sosialnya tinggi kemudian anggaran berkurang sehingga ditunda terlebih dulu.
Ke depan pihaknya akan melihat dulu kekuatan anggaran daerah. Sebab pembangunan kota ini sebagai penyangga dan pembangunan-pembangunan kampung juga harus maksimal.
Kendati begitu, dirinya mengingatkan agar anggaran daerah tidak hanya habis untuk daerah perkotaan saja. Tapi juga merata hingga ke kampung-kampung.
“Jadi keadilan harus merata. Saya kira dalam membangun itu prinsip utamanya prinsip keadilan,” tandasnya. (adv/set)
