BERAU – Antrean panjang kendaraan yang hampir setiap hari terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau tidak hanya dipicu oleh tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menilai persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan ketidaksesuaian data kendaraan yang beroperasi di daerah dengan kuota BBM yang dialokasikan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa banyak kendaraan operasional yang aktif beraktivitas di Berau namun masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Kondisi ini dinilai berdampak pada perhitungan kebutuhan BBM yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, kuota BBM yang diberikan kepada Berau pada dasarnya dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, banyak kendaraan dari luar daerah yang ikut mengisi BBM di Berau sehingga konsumsi menjadi jauh lebih besar dibandingkan alokasi yang tersedia.
“Jatah Berau yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yang terdata di sini akhirnya ikut terserap oleh kendaraan yang masih menggunakan pelat luar daerah. Padahal kendaraan-kendaraan itu beroperasi dan mengambil BBM di Berau setiap hari,” ujar Gamalis.
Ia menjelaskan, kendaraan yang masih menggunakan pelat nomor dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Utara, hingga kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur cukup banyak ditemukan di jalanan Berau.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM aktual jauh lebih tinggi dibandingkan data yang menjadi dasar penetapan kuota oleh pemerintah pusat maupun Pertamina.
Selain persoalan pelat kendaraan, Gamalis juga mengakui masih adanya praktik pengetapan BBM yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Meski memahami alasan ekonomi yang melatarbelakangi aktivitas tersebut, ia menegaskan bahwa praktik tersebut tetap melanggar aturan dan turut memperparah distribusi BBM di daerah.
“Kita memahami bahwa sebagian masyarakat melakukan itu karena faktor ekonomi. Tetapi bagaimanapun juga itu merupakan aktivitas yang tidak legal. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar persoalan antrean ini bisa berkurang,” katanya.
Gamalis menilai kondisi antrean di Berau tergolong lebih parah dibandingkan sejumlah daerah lain. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pihak untuk mencari solusi bersama, baik dari sisi pengawasan distribusi maupun kepatuhan masyarakat terhadap aturan.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Berau berencana melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait kemungkinan penambahan kuota BBM. Langkah tersebut dianggap penting mengingat jumlah kendaraan yang beroperasi di Berau terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Di samping itu, Pemkab juga mendorong perusahaan maupun pemilik kendaraan operasional untuk segera melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat Berau agar data kendaraan yang digunakan sebagai dasar penghitungan kuota lebih akurat.
“Kalau kendaraan itu memang beroperasi di Berau dalam jangka panjang, sebaiknya segera dimutasi menjadi pelat lokal. Dengan begitu, jumlah kendaraan yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya dan kebutuhan BBM daerah bisa lebih terukur,” jelasnya.
Ia berharap upaya penambahan kuota yang dibarengi dengan penertiban data kendaraan dapat menjadi solusi untuk mengurangi antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Harapan kita ke depan kuota bisa bertambah, distribusi lebih tepat sasaran, dan masyarakat juga ikut mendukung dengan meningkatkan kesadaran. Kalau semua berjalan seiring, persoalan antrean BBM ini perlahan bisa teratasi,” pungkasnya. (*)