JAKARTA– Masyarakat Desa Mangkupadi mengikuti aksi peringatan hari tani di Kantor DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024) kemarin.
Masyarakat mengikuti aksi tani sebagai bentuk keresahan, karena sudah jenuh dan bingung untuk mengadu kepada pemerintah tingkat desa, kabupaten maupun provinsi di Kaltara.
Pasalnya, Desa Mangkupadi merupakan kawasan proyek strategis nasional bernama Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). “Banyak sekali konflik teritorial yang terjadi, baik dari perampasan lahan masyarakat, pencemaran laut dan penabrakan bagan nelayan yang tidak pernah diselesaikan di tingkat Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara,” ujar salah seorang Koordinator Aksi, Allex dalam rilis resminya.
Dikatakan, aksi ini bukan yang pertama kali, sebelumnya juga ada aksi serupa di Mangkupadi hingga berujung mengadukan ke DPRD Bulungan.
“Hanya saja tidak menemukan titik temu antara masyarakat dan perusahaan. Kita ke Jakarta untuk menyampaikan masalah kita dan masyarakat lain di Mangkupadi, Kampung Baru ke DPR RI karena DPRD kita di daerah sudah mati makanya kita ke sini” jelas Allex.
Allex juga berharap perampasan lahan yang dilakukan perusahaan KIPI di Kaltara tepatnya di Mangkupadi, dapat diatasi pemerintah dengan menyetop operasi penggusuran lahan masyarakat yang belum dibebaskan ke pihak perusahaan.
“Ya kami harap masalah lahan kami yang didorong perusahaan tapi belum dibayar, masa pemerintah tidak bisa selesaikan. Kayanya aja industri terbesar di dunia tapi lahan masyarakat malah dirampas,” tegas Allex.
Berikut sejumlah poin tuntutan oleh masa aksi:
1. Meminta DPR RI dan ATR BPN untuk penyelesaian konflik lahan masyarakat Mangkupadi dengan KIHI/PT. KIPI.
2. Menteri ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut HGU yang ugal-ugal di Kaltara
3. Memastikan kelangsungan hidup masyarakat Mangkupadi dan kampung baru yang hidup di tengah industri kotor.
4. Mengevaluasi PSN di Kaltara yang tidak membawa kesejahteraan terhadap masyarakat.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
