BERAU – Program subsidi, khususnya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapat sorotan dari DPRD Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menekankan agar segala bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan.
“Terkait rumah KPR, ini harus dikaji oleh OPD yang berwenang. Jangan sampai kita memberi bantuan yang terkesan asal-asalan dan tidak menghargai masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Setidaknya, rumah yang dibangun harus memenuhi standar rumah layak huni,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa rumah layak huni (RLH) bukan hanya soal bangunan, tetapi juga menyangkut kepantasan dan kenyamanan bagi masyarakat penerima.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan bahwa setiap program subsidi betul-betul berpihak kepada masyarakat dan tidak asal bangun.
“Setiap bentuk keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah wajib hadir. Tidak ada kata lain,” bebernya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama ini sudah cukup baik, terutama dalam merespons berbagai persoalan sosial dan bencana alam seperti banjir yang baru-baru ini melanda sejumlah wilayah Berau.
Menurutnya, salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah adalah mencari solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan pemukiman baru bagi warga terdampak juga harus dibarengi dengan dukungan yang nyata dari pemerintah, termasuk melalui mekanisme hibah dan subsidi
“Pemerintah tinggal memberikan dorongan terhadap perkembangan dan kemajuan pemukiman yang harus kita bangun. Itu juga pasti harus selesai dari sisi hibah dan dukungan lainnya,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
