Menurutnya masalah ini tidak hanya terjadi di lingkup desa atau kampung tapi melainkan juga terjadi di lingkup perkotaan. Masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas hingga bangunan penunjang lainnya.
Sebab itu, ia meminta Disdik Berau untuk konsen pada pembangunan sarpras secara bertahap dan terukur. Mengingat, adanya keterbatasan anggaran yang digelontorkan Pemkab Berau.
“Kita juga terus memberikan dukungan untuk itu, apalagi kita tahu bahwa ada anggaran 20 persen dari APBD, selain itu tentu kami di DPRD akan mensupport apa-apa yang menjadi kendala, karena bicara bangun lokal itu fisik yang membutuhkan anggaran, makanya perlu data dulu kemudian menentukan skala prioritas,” jelasnya.
Selain itu, menurut Elita, kebijakan penetapan sistem zonasi juga berpengaruh pada kebutuhan lokal bangunan satu sekolah. Sebab ada wilayah dimana terdapat peserta didik atau calon peserta didik yang lebih banyak dibandingkan sekolah lainnya namun di luar zonasi. Oleh karena itu, harus detail melihat dan mendata sekolah-sekolah dimaksud.
“Terlebih lagi di wilayah perkampungan atau yang terpencil bahkan ada yang tidak punya sekolah lanjutan, pertama apalagi atas (SMA),” ujarnya.
“Memang masih banyak, untuk perkotaan saja ada beberapa kekurangan ruang kelas. Tapi perlahan kota akomodir sesuai anggaran yang ada, Kita sudah sampaikan juga persoalan ini,” terangnya.
Terkait penambahan memang melihat dari skala prioritas, dalam hal ini disdik berpatokan pada jumlah siswa yang ada di sekolah-sekolah di tiap wilayah kecamatan, apakah memang sudah terlalu banyak atau tidak. Selain itu juga melihat dari lahan yang ada, apakah cukup atau tidak.
Elita berharap dengan anggaran yang ada nanti perlahan kekurangan ruang kelas di beberapa sekolah bisa diakomodir secara perlahan agar bisa memberikan keamanan dan kenyamanan para siswa belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisa mengungkapkan, bahwa pemenuhan RKB, fasilitas lainnya termasuk pendataan sekolah terus dilakukan. Bahwa memang setiap tahun ada peningkatan kebutuhan sesuai dengan jumlah siswa dan kebutuhan pendidikan.
“Kita terus data, yang sekiranya mendesak yang harus segera direalisasikan, jadi bukan ada membedakan wilayah atau sekolah tetapi dilihat dari aspek skala prioritas,” jelasnya.
Sebab kebutuhan sekolah menurutnya tidak hanya bangunan lokal, tetapi juga kelengkapan lainnya seperti meja kursi dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. (adv/set)
