TANJUNG REDEB – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau meminta perhatian dari pemerintah daerah. Pasalnya, saat ini penegak Perda itu kekurangan personel karena minimnya anggaran.
Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menilai adanya kelemahan dan kekurangan dalam roda pemerintahan.
“Saya kira pemerintah kurang memperhitungkan tugas kerja dan beban tanggung jawab sebuah OPD, seperti hal nya Satpol PP ini,” ungkapnya, Jumat (13/1/2023).
Ditambahkannya, pemerintah seharusnya memperhitungan jumlah rasio. Sebab, kata dia, keseimbangan di sebuah OPD sangat diperlukan. “Jadi, kalau personel Satpol PP kurang karena anggaran, saya nilai itu sebuah alasan yang klasik,” tegasnya.
Politikus Demokrat itu menjelaskan, sebuah perencanaan seharusnya dikaji dengan baik. Untuk Satpol PP sendiri, disebutkannya jumlah personel harus disesuaikan dengan tanggung jawab.
“Semestinya anggaran harus dialokasikan dengan baik. Pada 2023 ini, APBD kita besar. Jika di anggaran murni tidak memungkinkan, bisa dialokasikan di APBD perubahan,” paparnya.
Kendati demikian, Falen berharap seluruh perencanaan dapat disusun dengan baik terkait anggaran dan jumlah personel. “Jadi kita harap penambahan personel Satpol PP ini bisa terealisasi pada tahun ini,” tandasnya. (dez/adv)
