BERAU – Upaya penyelamatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Berau terus diperketat.
Jajaran Polres Berau bersama tim gabungan lintas instansi menemukan indikasi praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar melalui penggunaan barcode ganda oleh sejumlah konsumen.
Temuan tersebut terungkap dalam operasi pengawasan yang digelar pada Senin pagi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima.
Dalam kegiatan itu, petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian bahan bakar serta mencocokkan data konsumen dengan sistem barcode yang digunakan dalam pembelian BBM subsidi.
“Hasil pengawasan di lapangan menemukan adanya indikasi kuat kecurangan yang dilakukan oleh oknum konsumen saat melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, modus yang ditemukan dilakukan dengan cara memiliki dan menggunakan lebih dari satu barcode pengisian. Dengan metode tersebut, pelaku diduga dapat melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang di beberapa SPBU berbeda untuk memperoleh kuota lebih besar dibandingkan yang semestinya.
Praktik yang dikenal masyarakat sebagai “ngetap” tersebut dinilai sangat merugikan. Selain mengganggu sistem distribusi yang telah ditetapkan pemerintah, tindakan itu juga berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Modus seperti ini sangat merugikan masyarakat luas karena menyedot jatah BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi yang berhak. Penggunaan barcode ganda atau lebih dari satu kartu ini menjadi perhatian serius kami untuk segera ditertibkan,” tegasnya.
Operasi pengawasan tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari personel Polres Berau, Sub Detasemen Polisi Militer (Sub DenPom) TNI AD Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, hingga pihak Pertamina.
Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan karena pengawasan distribusi BBM subsidi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan koordinasi yang kuat agar potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak awal.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Polres Berau akan memperkuat pengawasan dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengelola SPBU, Pertamina, dan instansi terkait lainnya. Langkah itu bertujuan untuk mengevaluasi sistem yang berjalan sekaligus mempersempit celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Dalam forum tersebut, pihaknya akan mendorong peningkatan verifikasi data konsumen, penguatan pengawasan internal di SPBU, hingga pembahasan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami ingin menyamakan persepsi, memperketat sistem pengawasan internal dalam pencocokan barcode di SPBU, dan merumuskan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti bermain-main dengan BBM bersubsidi ini,” jelasnya.
Polres Berau juga mengimbau masyarakat untuk tidak mencoba memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM subsidi. Sebab, selain melanggar aturan, tindakan tersebut dapat berdampak luas terhadap ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor usaha yang bergantung pada BBM subsidi.
“Kami berharap distribusi BBM subsidi di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” pungkasnya.