BERAU – Penyelidikan dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau, Sri Juniarsih, dalam Surat Keputusan (SK) 705 terkait penyesuaian tarif air bersih Perumda Air Minum Batiwakkal masih terus berlangsung.
Namun, Polres Berau menghadapi kendala dalam mengusut kasus ini karena bersifat pidana administrasi, bukan pidana konvensional.
Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Jodi Rahman, menjelaskan bahwa pembuktian dalam kasus ini memerlukan pengumpulan bukti administrasi yang lebih kompleks dibandingkan kasus pidana umum.
“Ini bukan pidana konvensional, sehingga kami harus mengumpulkan lebih banyak bukti administrasi untuk memperkuat dugaan pemalsuan tanda tangan,” ujarnya, Senin (3/3/2025).
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa tiga saksi dari Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau sebagai pelapor. Selain itu, kepolisian juga meminta dokumen perbandingan untuk memastikan keabsahan tanda tangan yang dipersoalkan.
Meski penyelidikan terus berjalan, pihak kepolisian belum bisa memastikan kapan kasus ini akan selesai.
“Karena ini pidana administrasi, kami harus benar-benar teliti dalam mengumpulkan bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
