Menurutnya, transparansi tidak hanya menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Transparansi juga penting untuk membuka ruang evaluasi yang seluas-luasnya.
“Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat ikut memantau dan memberikan masukan terkait program yang dijalankan,” ungkapnya.
Menurutnya, APBD Berau tahun ini tergolong besar. Karena itu, realisasinya harus disampaikan ke masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat melihat program mana yang sudah dijalankan dan mana yang belum dilaksanakan.
“Supaya dilihat juga program mana yang mana yang benar-benar merupakan prioritas, mana yang tidak,” bebernya.
“Lalu dipastikan lagi, dari program-program yang ada, mana yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mana yang tidak,” sambungnya.
Untuk melihat transparansi itu berjalan maksimal, Okta demikian sapaan akrabnya, meminta anggota dewan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan. Berikutnya, memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi atau tidak.
“Dewan harus memastikan anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” tandasnya. (adv/set)
