BERAU – Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2025.
Pemotongan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Salah satu poin dalam Inpres tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja yang bersumber dari transfer pusat.
“Pada poin keempat Inpres tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer pusat,” katanya.
Pada APBD 2025, anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau, baik untuk belanja maupun pendapatan, mencapai Rp5,2 triliun. Namun, dengan adanya pemangkasan DAK, nilai tersebut dipastikan akan mengalami penyesuaian yang berpengaruh terhadap program pembangunan daerah.
“Tentu akan berdampak besar, sementara APBD juga sudah diketok,” tuturnya.
Gamalis menegaskan bahwa tim anggaran harus bekerja lebih keras dalam melakukan penyesuaian anggaran tahun ini, mengingat pemangkasan sudah diatur dalam Inpres.
“Harus lebih serius lagi melihat potensi anggaran yang dipangkas,” tegasnya.
Meskipun demikian, ia menilai langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat merupakan upaya yang baik untuk memastikan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dan terukur.
“Langkah ini sebagai upaya terukur dalam mengawal program besar yang digagas oleh pemerintah pusat, tinggal penyesuaian saja,” jelasnya.
Namun, berkurangnya transfer pusat ke daerah juga akan memengaruhi proses pembangunan. Gamalis menilai bahwa DAK selama ini cukup efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Sementara APBD komposisinya banyak, tapi sudah dibagi juga untuk belanja jasa sampai pegawai,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan efisiensi ini dapat diimplementasikan dengan bijak tanpa mengorbankan kebutuhan dasar pembangunan di daerah.
“Kita harus tetap melihatnya sebagai bagian dari program yang baik dan bermanfaat untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
