BERAU – Setelah ditetapkannya Sri Juniarsih dan Gamalis sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau bersama pihak terkait berencana akan melaksanakan pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Berau.
Namun, pelantikan tersebut belum bisa terwujud mengingat pelaksanaan pelantikan kepala daerah wewenangnya ada pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto mengungkapkan pihaknya masih menunggu jadwal pelantikan dari Kemendagri RI. Sebelum itu, penetapan ini akan diserahkan ke Sekretariat DPRD Berau untuk di Paripurnakan.
“Memang kami menunggu keputusan dari Kemendagri terkait pelantikan tersebut,” ucapnya.
“Setidaknya, Sekretariat DPRD Berau memiliki batas waktu 5 hari untuk menindak lanjuti surat dari KPU Berau,” tambahnya.
Dijelaskannya, selain Kabupaten Berau melakukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) beberapa daerah juga melakukannya. Sekitar 40 daerah yang melakukannya baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam sengketa tersebut, sebagian ditolak dan sebagian besar dilakukan PSU. Pihaknya pun belum mengetahui apakah pelantikannya dilakukan secara serentak atau tidak.
“Kita belum tau secara pasti bagaimana mekanismenya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said mengungkapkan setelah dilakukan Rapat Paripurna di DPRD Berau hasilnya akan diusulkan Kemendagri untuk mengeluarkan SK penetapan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
Namun, pihaknya masih menunggu jadwal pelantikan mengingat beberapa daerah lainnya juga mengajukan gugatan seperti Kabupaten Berau. Seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Kartanegara. Namun, berbeda dengan Kabupaten Berau. Kabupaten Mahulu dan Kukar gugatannya di terima dan akan di Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Untuk pelantikannya, Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau untuk berkoordinasi dengan Kemendagri untuk pelantikannya,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
