BERAU – Di tengah tren peningkatan kunjungan wisatawan, sektor pariwisata Kabupaten Berau justru dihadapkan pada persoalan infrastruktur yang belum merata. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang mulai bertumpu pada sektor non-tambang.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa perbaikan akses menuju destinasi wisata kini bukan lagi sekadar kebutuhan pendukung, melainkan faktor penentu keberlanjutan pariwisata.
Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Berau, terutama di kawasan pesisir seperti Biduk-Biduk dan wilayah Kepulauan Derawan yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) belum sepenuhnya ditopang oleh akses jalan yang layak.
“Kita sedang berada di momentum yang baik. Kunjungan wisatawan meningkat, tapi jika akses tidak segera dibenahi, kita bisa kehilangan peluang besar ini,” ujarnya.
Data kunjungan menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang datang ke Berau telah menembus lebih dari 92 ribu orang. Peningkatan ini salah satunya dipicu oleh hadirnya Jembatan Nibung yang memperlancar mobilitas menuju kawasan wisata.
Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah titik jalan dengan kondisi memprihatinkan. Ruas-ruas di wilayah seperti Maluang, Samburakat, hingga Sambaliung disebut mengalami penurunan kualitas, terutama di jalur pesisir dan bantaran sungai. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi wisatawan.
Situasi tersebut dinilai menjadi ironi, mengingat Berau tengah berupaya memposisikan diri sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Timur. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, daya saing daerah bisa tertinggal dibanding destinasi lain.
Dirinya pun meminta keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya jalur penghubung antar kecamatan hingga ke kawasan Biduk-Biduk.
“Konektivitas ini bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain persoalan akses, wajah pariwisata Berau juga masih diwarnai keterbatasan fasilitas dasar. Beberapa destinasi disebut belum memiliki sarana umum yang memadai, seperti toilet yang bersih dan nyaman. Hal ini dinilai dapat memengaruhi pengalaman wisatawan secara keseluruhan.
Pemerintah daerah pun mendorong keterlibatan kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan fasilitas wisata.
Tak kalah penting, isu kebersihan juga menjadi sorotan. Masih ditemukannya tumpukan sampah di jalur menuju destinasi wisata dinilai mencoreng citra Berau sebagai daerah tujuan wisata.
“Wisatawan tidak hanya melihat destinasi, tapi juga perjalanan menuju ke sana. Jika jalurnya kotor, itu akan meninggalkan kesan buruk,” tutupnya. (Ril)