Dia mengatakan, seharusnya Pemkab Berau melalui DPUPR Berau bisa lebih mematangkan perencanaan dan persiapan, sehingganya anggaran yang dikelola bisa mengarah pada pembangunan fisik.
“Untuk pembangunan jalan usaha tani ini anggarannya tidak juga begitu besar,” ungkapnya.
Dirinya juga mempertanyakan sisi perencanaan dan pengawasan yang tiba-tiba muncul dana-dana seperti tersebut.
Sekaligus meminta adanya koreksi bagaimana supaya target pencapaian program jalan usaha tani tersebut dapat tercapai, dengan penganggaran yang sesuai keinginan.
“Jangan nanti kita menganggarkan yang rencananya 300 Meter tapi yang terbangun hanya 200 meter karena keterbatasan anggaran tersebut,” ungkapnya.
Meskipun begitu, pihaknya mewakili anggota DPRD lainnya terus berupaya untuk memberikan input dana aspirasi sebanyak mungkin supaya menjadi pertimbangan dari tim pemerintah daerah.
“Terus terang saja kami melihat dari beberapa aspirasi yang disampaikan, semuanya mengarah pada pemenuhan kepentingan masyarakat yang memang dari rekomendasi BPK berasal dari pokok pikiran kami,” terangnya.
Meski dana pokok aspirasi tidak besar, namun Saga menilai peruntukannya bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di mana hal itu seharusnya bisa lebih maksimal melalui penganggaran keuangan daerah.
“Dana aspirasi memang tidak sebesar anggaran yang dikelola OPD, namun peruntukan yang kita sasar benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Berau,” tegasnya. (adv/set)
