Krisis Guru PNS Mengintai Berau, Pemkab Tahan Mutasi ke Wilayah Kota

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mewaspadai potensi krisis tenaga pendidik aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa tahun ke depan.

Persoalan ini tidak hanya dipicu oleh keterbatasan jumlah guru, tetapi juga distribusi tenaga pengajar yang dinilai belum merata di seluruh wilayah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan bahwa konsentrasi guru masih menumpuk di kawasan perkotaan. Sementara sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman justru mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan, terutama di kecamatan yang jauh dari pusat kota.

“Persoalan terkait guru itu pertama kekurangan, yang kedua distribusi,” ujar Said.

Ia menjelaskan, sejumlah kecamatan seperti Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur masih menjadi lokasi favorit para guru untuk bertugas. Akibatnya, pemerataan tenaga pendidik di daerah lain menjadi tidak seimbang.

Fenomena ini, lanjut Said, perlu segera dikendalikan agar tidak memunculkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Terlebih, beberapa sekolah di daerah terpencil masih sangat bergantung pada jumlah guru ASN yang terbatas.

“Banyak guru-guru itu yang berada di wilayah perkotaan. Nah ini mungkin ke depan itu jadi catatan kami dan Dinas Pendidikan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Berau berencana memperketat proses mutasi guru, khususnya perpindahan tugas menuju kawasan perkotaan. Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga ketersediaan tenaga pendidik di kecamatan yang selama ini mengalami kekurangan guru.

Said menegaskan, permohonan pindah tugas ke kota untuk sementara akan ditunda hingga kondisi distribusi guru dinilai lebih seimbang.

“Proses misalnya orang yang mengajukan pindah ke kota itu untuk sementara kita tunda. Kita khawatir kalau semuanya pindah ke wilayah perkotaan, pasti kecamatan-kecamatan lain akan kekurangan,” tegasnya.

Selain pembatasan mutasi, pemerintah daerah juga disebut akan mengevaluasi kebutuhan guru di tiap sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan ke depan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat tantangan geografis Berau yang luas, sehingga pemerataan tenaga pendidik menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar di sektor pendidikan.

“Dirinya berharap, kebijakan pengetatan mutasi ini dapat menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu penambahan formasi guru ASN maupun skema distribusi tenaga pendidik yang lebih ideal,” pungkasnya. (Ril)

BERITA POPULER