BERAU – Rencana pembangunan Jembatan Kelay III di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek pembebasan lahan milik masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini berada pada penetapan lahan di sisi Gunung Panjang. Sementara itu, untuk sisi lainnya yang berada di kawasan Mantaritip, lahan telah berstatus milik pemerintah daerah sehingga tidak mengalami hambatan berarti.
“Memang ada sedikit kendala pada lahan masyarakat di Gunung Panjang. Sedangkan di seberangnya, di Mantaritip, itu sudah merupakan lahan pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Berau tetap berkomitmen mendorong realisasi proyek strategis tersebut. Dedy menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan perencanaan ulang serta penghitungan kembali kebutuhan anggaran guna memastikan kesiapan pembangunan.
Menurutnya, kehadiran Jembatan Kelay III sangat penting dalam mendukung konektivitas wilayah, khususnya sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Tanjung Redeb dengan kawasan pesisir selatan Berau. Selama ini, akses utama yang digunakan masyarakat masih bertumpu pada Jembatan Sambaliung.
“Kalau jembatan ini terealisasi, maka akan menjadi jalur alternatif. Tidak hanya mengurangi beban Jembatan Sambaliung, tapi juga mempercepat waktu tempuh masyarakat menuju pesisir selatan maupun sebaliknya,” jelasnya.
Selain itu, Jembatan Kelay III juga dinilai mampu memangkas jarak perjalanan dan meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Namun di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan besar. Dedy mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, APBD Kabupaten Berau saat ini belum mampu sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembangunan jembatan tersebut.
Diperkirakan, proyek Jembatan Kelay III membutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni berkisar antara Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Sementara itu, proyeksi APBD Berau pada tahun 2027 hanya berada di kisaran Rp2 triliun.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, tentu menjadi beban tersendiri bagi APBD kita. Apakah nanti pembangunannya tetap dua jalur atau akan disederhanakan menjadi satu jalur, itu masih belum bisa dipastikan,” tuturnya.
DPRD Berau pun berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun skema pembiayaan alternatif agar proyek tersebut tetap dapat direalisasikan, mengingat urgensi dan manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat.