TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi di DPRD Kaltara, Selasa (4/2/2025).
Jawaban pemerintah daerah terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa Pemerintah di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD Kaltara.
Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2025, dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, beserta Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, serta dihadiri seluruh jajaran kepala OPD Pemerintah Provinsi Kaltara.
Pada kesempatan ini, Datu Iqro menyampaikan jawaban dan penjelasan Gubernur Kaltara, atas pandangan umum DPRD Kaltara, yang telah disampaikan melalui fraksi-fraksi pada masa Sidang Paripurna II.
Pada kesempatan itu, Datu Iqro mengapresiasi kerja keras DPRD Kaltara dalam menyusun empat Ranperda yang dinilai strategis untuk pembangunan daerah.
Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami mendukung pembahasan lebih lanjut dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku,” kata Datu Iqro.
Dia menegaskan, pentingnya regulasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan, karenanya Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan.
Kemudian, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola administrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Ia juga memastikan Ranperda ini mendapat dukungan penuh Pemprov Kaltara, sesuai dengan komitmen untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Adapun, Ranperda tersebut mencakup keterbukaan informasi publik, pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
