BERAU – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau tahun anggaran 2025 tidak hanya menjadi ajang penyampaian capaian, tetapi juga momentum evaluasi menyeluruh arah pembangunan ke depan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam forum tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Hal ini seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, berbagai kritik dan masukan yang berkembang di masyarakat justru menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program yang telah dijalankan selama ini. “Meski sejumlah capaian telah diraih, kami tidak menutup mata terhadap berbagai catatan dan kritik. Itu menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujarnya.
Gamalis menegaskan, dinamika pembangunan yang terus bergerak menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada realisasi program, tetapi juga pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ke depan akan diarahkan lebih adaptif dan responsif.
Ia menyebut, pengakuan atas kekurangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya membangun sistem perencanaan yang lebih matang dan berkelanjutan.
“Permasalahan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Pemkab Berau berupaya memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Langkah ini diharapkan mampu menjawab ketimpangan maupun persoalan yang masih dirasakan di lapangan.
Selain itu, Gamalis juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan DPRD, perangkat daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komitmen bersama agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya. (Ril)