BERAU – Persoalan distribusi guru kembali mencuat dalam rapat pembahasan Perubahan APBD 2025. Fraksi Gerindra DPRD Berau melalui juru bicaranya, Sutami, menyoroti masih adanya ketimpangan tenaga pendidik yang lebih banyak menumpuk di wilayah perkotaan dibandingkan pedalaman dan kampung.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak pada kualitas pendidikan yang tidak merata di Bumi Batiwakkal.
“Jumlah guru di pedalaman dan kampung masih kekurangan. Hal ini jelas berimbas pada kualitas pendidikan yang timpang antarwilayah,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Berau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penempatan guru, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Sutami menekankan pentingnya pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kebutuhan sekolah.
“Kami juga mendorong agar evaluasi memperhatikan aspek kompetensi dan kesejahteraan guru, sehingga mereka bisa optimal dalam menjalankan tugas. Harus ada mekanisme yang transparan agar distribusinya adil dan tidak timpang,” tegasnya.
Selain itu, Gerindra juga meminta agar belanja pendidikan ditingkatkan pada penganggaran berikutnya. Bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas pendidikan agar tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan mutu.
“Gerindra juga mendorong agar arah pendidikan mampu mengurangi disparitas antarwilayah, termasuk daerah pesisir dan pedalaman, serta mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan bahwa saat ini penempatan guru diatur langsung melalui Ruang Talenta Guru (RTG), sebuah sistem berbasis aplikasi yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Sekarang di Dinas Pendidikan ada yang namanya Ruang Talenta Guru (RTG). Jadi penempatan guru diatur langsung dari pusat dan terkoneksi dengan dapodik. Kami pastikan setiap sekolah, baik di perkotaan maupun kampung, sudah sesuai kebutuhan,” terangnya.
Mardiatul menambahkan, RTG menjadi solusi untuk mengatasi masalah kekurangan dan ketidakmerataan distribusi guru. Mekanisme ini memungkinkan penempatan guru dilakukan secara transparan dan tersistematis.
“Misalnya seorang guru PTT di sekolah kampung, ketika lulus PPPK atau CPNS, dia akan langsung ditempatkan kembali di sekolah tersebut. Jadi sistemnya tidak bisa diatur sembarangan, melainkan sudah otomatis sesuai data yang ada di dapodik,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya RTG, proses distribusi guru kini lebih terbuka dan transparan. Kekosongan formasi di sekolah, khususnya di wilayah terpencil, langsung terhubung ke sistem pusat untuk diisi oleh guru yang lolos seleksi.
“Sekarang penempatan guru sudah melalui aplikasi RTG dan terbuka. Jadi pemerintah daerah tidak bisa asal memasukkan guru jika sekolah tersebut sudah penuh. Semuanya berbasis sistem agar pemerataan benar-benar terjaga,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan