BERAU – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau pada tahun 2026 tidak hanya digenjot dari sisi kuantitas, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses ekonomi, pendidikan, dan wilayah terluar.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah daerah memprioritaskan proyek-proyek jalan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas warga sehari-hari. Mulai dari jalur distribusi hasil pertanian hingga akses menuju fasilitas pendidikan menjadi perhatian utama.
Sekretaris Dinas PUPR Berau, Bambang Sugianto, menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan tahun ini lebih difokuskan pada fungsi dan manfaat jangka panjang.
“Pembangunan tidak hanya soal membuka jalan baru, tetapi bagaimana jalan tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat, baik untuk ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas harian,” ujarnya.
Salah satu prioritas utama adalah pembangunan jalan usaha tani di KM 16 Kampung Maluang sepanjang 700 meter. Infrastruktur ini dinilai krusial untuk membantu petani dalam mengangkut hasil panen, sehingga dapat menekan biaya distribusi dan meningkatkan nilai jual produk.
Selain itu, akses menuju Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Gunung Tabur, juga menjadi proyek strategis. Dengan anggaran mencapai Rp2,1 miliar, pembangunan jalan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelajar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Di sisi lain, wilayah pesisir seperti Kampung Eka Sapta, Kecamatan Talisayan, turut menjadi sasaran peningkatan jalan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka keterisolasian kawasan serta memperlancar konektivitas antarwilayah pesisir.
Sementara untuk kawasan perkotaan, pengerjaan tetap dilakukan namun dengan pendekatan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada. Beberapa ruas seperti Jalan Limunjan–Mantaritip, Singkuang–Mantaritip, serta kawasan Gunung Panjang akan dilanjutkan guna menunjang mobilitas warga yang semakin padat.
Bambang menambahkan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan proyek berada pada kondisi geografis di sejumlah wilayah, terutama untuk pembukaan akses baru. Hal ini berdampak pada besaran anggaran yang dibutuhkan.
Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh proses berjalan transparan. Saat ini, hampir semua paket pekerjaan telah masuk tahap lelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
“Jika proses lelang berjalan lancar, maka pengerjaan fisik akan segera dimulai. Kami berharap semua proyek ini bisa selesai tepat waktu dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (srn)