BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengingatkan agar pembahasan Kebijakan Anggaran tidak hanya sebatas membahas angka-angka dalam rancangan anggaran, tetapi juga harus menyentuh persoalan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan dan perubahan anggaran yang dilakukan ke depan harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Berau.
“Apakah instansi atau perangkat daerah sudah mampu memberikan pelayanan terbaik, atau justru masih menghadapi persoalan, baik secara internal maupun eksternal, itu yang harus kita evaluasi,” ujarnya.
Rudi mencontohkan persoalan di sektor kesehatan, khususnya di RSUD dr. Abdul Rivai. Ia menilai, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kita sempat dikejutkan dengan kabar dokter yang mogok. Itu jelas mengkhawatirkan karena masyarakat yang menjadi korban. Rumah sakit baru memang sedang kita dorong, tapi kan masih dalam proses. Saat ini fokus kita tetap harus pada pelayanan di RSUD yang sudah ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi menilai pembahasan Anggaran seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi berbagai persoalan pelayanan publik agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret.
“Kalau pembahasan hanya fokus pada nominal anggaran tanpa menyinggung kondisi nyata di lapangan, maka besar kemungkinan anggaran yang disusun tidak akan efektif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harus ada keseriusan dalam memastikan anggaran publik digunakan seoptimal mungkin. Setiap belanja daerah harus punya dampak nyata,” katanya.
Kesepakatan dalam pembahasan anggaran nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025.
Rudi berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap kebijakan anggaran.
“Jangan sampai kita hanya sibuk dengan pembangunan fisik, tapi lupa dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya tetap harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan