BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.
Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, masukan yang disampaikan legislatif menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah. “Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan pertimbangan kami dalam menjalankan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 berbagai capaian pembangunan berhasil diraih dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
Salah satu indikator penting adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Berau. “Capaian ini patut disyukuri, karena manfaatnya sudah dirasakan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Gamalis mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, sejumlah persoalan masih memunculkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. “Kami menyadari masih ada kekurangan. Tantangan pembangunan ke depan juga semakin kompleks, seiring dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, perangkat daerah, pemerintah kampung hingga pihak swasta dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025.
Gamalis berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik. Ia juga membuka ruang bagi DPRD untuk terus memberikan kritik dan saran konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang. “Kami berharap DPRD terus memberikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi pengawasan yang dijalankan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan DPRD menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Berau tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang mengalami tren positif.
Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai tetap stabil, dengan dukungan sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi stabil, IPM meningkat, dan angka kemiskinan menurun, meskipun masih ada wilayah yang perlu perhatian,” ujarnya.
Penurunan angka kemiskinan turut menjadi catatan positif, meskipun DPRD menilai masih terdapat angka kemiskinan di sejumlah wilayah yang memerlukan perhatian khusus.
Di sisi lain, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai cukup optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, meski kualitas dan efektivitas belanja masih perlu ditingkatkan.
Namun demikian, DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang harus segera dibenahi. Di antaranya adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir, serta kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. “Infrastruktur belum merata, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, dan ketergantungan pada sektor ekstraktif masih tinggi,” tegasny
Selain itu, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya diversifikasi ekonomi daerah untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dirinya juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan program kegiatan. “Ini adalah masukan strategis untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tutupnya. (RIL)