BERAU – Rencana Pemerintah Kabupaten Berau memberlakukan retribusi parkir di sejumlah kawasan strategis mendapat sorotan dari DPRD Berau. Bukan soal besaran tarif yang menjadi perhatian, melainkan kesiapan fasilitas parkir yang dinilai masih perlu dibenahi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai persoalan utama yang saat ini dihadapi masyarakat bukan soal tarif parkir, melainkan terbatasnya area parkir di sejumlah titik pusat aktivitas.
Menurutnya, kondisi tersebut masih terlihat di kawasan Pelabuhan Teratai, di mana pengunjung kerap kesulitan mendapatkan tempat parkir yang layak, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
“Kalau kami setuju saja dipungut parkir. Tujuannya agar ke depan tidak muncul pungutan-pungutan parkir liar. Tetapi yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarananya juga harus sesuai,” ujarnya.
Sutami menjelaskan, keterbatasan lahan parkir sering memicu persoalan di lapangan. Tidak jarang kendaraan pengunjung terparkir di depan rumah warga atau tempat usaha sehingga menimbulkan keluhan dan perselisihan.
Untuk itu, ia meminta pemerintah segera menyiapkan kantong-kantong parkir yang representatif di kawasan pusat keramaian sebelum menarik retribusi dari masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang parkir justru berselisih dengan pemilik toko atau rumah karena dianggap menggunakan lahan mereka. Ini persoalan yang harus diselesaikan pemerintah,” tegasnya.
Lanjut Sutami, penyediaan fasilitas parkir yang memadai juga penting bagi perkembangan UMKM. Banyak pelaku usaha mengeluhkan pelanggan yang kesulitan mengakses lokasi usaha akibat minimnya ruang parkir.
“Bagaimana kita bicara mendukung UMKM kalau pelanggan mereka kesulitan parkir? Sarana parkir harus disiapkan terlebih dahulu. Itu bentuk dukungan nyata kepada pelaku usaha,” katanya.
Ia menegaskan, retribusi parkir akan lebih mudah diterima masyarakat apabila pemerintah mampu menghadirkan fasilitas yang nyaman, aman, dan tertata.
“Sehingga, manfaat kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan pemerintah sebagai sumber PAD, tapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha,” tutupnya. (Srn)