BERAU — Dominasi kelapa sawit di Kabupaten Berau mulai menjadi sorotan. Ketergantungan pada satu komoditas dinilai berisiko terhadap ketahanan pangan dan masa depan sektor pertanian daerah.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengembangkan komoditas alternatif yang bisa menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Menurutnya, selama ini sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan belum dikelola secara optimal. Padahal, Berau memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.
“Jangan berharap hasil tanpa upaya. Semua harus dikelola secara serius, karena sampai sekarang kita belum punya produk unggulan dari sektor pertanian yang benar-benar bisa dipasarkan keluar daerah,” ujarnya.
Dikatakannya, dominasi sawit yang dikelola korporasi besar seharusnya diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ia pun mengusulkan penguatan komoditas lain seperti kakao, kelapa dalam, jagung, dan kedelai sebagai langkah diversifikasi.
Ia juga menyoroti rencana bantuan bibit dari pemerintah pusat sebagai momentum penting. Menurutnya, komoditas kakao memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama di wilayah Segah yang dinilai memiliki kualitas hasil unggulan.
Sementara itu, untuk kawasan pesisir dan pulau terluar seperti Maratua, pengembangan kelapa dalam disebut sebagai solusi yang lebih sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Di sisi lain, Rudi mengingatkan ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat ekspansi sawit yang terus meluas. Ia menilai, lahan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai akan semakin terdesak, tanpa intervensi yang jelas.
“Memang sawit menjanjikan dari sisi pemasaran. Tapi kalau tidak dikendalikan, kita bisa kehilangan lahan pertanian yang justru penting untuk kebutuhan pangan,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah pusat agar tidak sekadar menggulirkan wacana bantuan, melainkan memastikan program benar-benar terealisasi secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mendampingi dan mengedukasi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi,” pungkasnya. (Srn)