BERAU – Komitmen Kabupaten Berau dalam menjaga kelestarian hutan kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dan lembaga internasional.
Sebanyak 77 kampung di wilayah ini menerima suntikan dana karbon sebesar Rp349 juta per kampung setiap tahunnya dari Bank Dunia.
Kucuran dana tersebut menjadi bagian dari upaya global dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran daerah dalam menekan laju deforestasi. Di Berau, dana karbon ini diarahkan untuk kegiatan pelestarian hutan serta peningkatan potensi sumber daya alam (SDA) tanpa merusak ekosistem.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan dukungannya terhadap percepatan program perhutanan sosial yang dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan sekitar hutan.
Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang digelar di ruang RKPD Bapelitbang Berau.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan perhutanan sosial ke depan, termasuk integrasi program nasional dengan perencanaan daerah periode 2026–2030.
“Dana karbon ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Kita tidak boleh merusak hutan, justru harus meningkatkan nilai sumber daya alam yang ada agar menjadi aset berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial.
Menurutnya, manfaat dari program ini tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berdampak pada skala nasional hingga global, terutama dalam menjaga keseimbangan iklim.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sekitar 68 persen wilayah daratan Berau masih berstatus kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, dengan sebagian pengelolaan berada di tingkat provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk mengembangkan model pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Sinergi semua pihak harus diperkuat. Kita perlu mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan kebijakan yang tepat agar pengelolaan hutan di Berau berjalan optimal,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Berau tengah menyusun master plan perhutanan sosial sebagai panduan strategis lima tahunan. Dokumen ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola hutan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini. Keterlibatan berbagai pihak seperti organisasi non-pemerintah (NGO), dunia usaha, akademisi, hingga media sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendampingan di lapangan.
Pendekatan “green collaboration” pun terus didorong, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta seperti perkebunan dan pertambangan. Skema seperti RaCP (Remediasi dan Kompensasi), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga kemitraan lingkungan menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan perhutanan sosial.
“Keberhasilan program ini adalah kunci keberlanjutan pembangunan daerah yang mampu menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum rapat ini sebagai langkah konsolidasi dalam menjaga hutan Berau agar tetap hijau, lestari, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di masa depan. (Ril)