Home KALTARA Usai Dikukuhkan, Pemuda Muhammadiyah Tarakan Akan Tentukan Arah Dukungan Pilkada

Usai Dikukuhkan, Pemuda Muhammadiyah Tarakan Akan Tentukan Arah Dukungan Pilkada

0
Ketua PDPM Muhamadiyah Tarakan, Harjo Solaika (tengah) saat diwawancarai awak media. (IST)

TARAKAN – Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Tarakan akan segera menentukan arah dukungan di Pilkada 2024 usai melakukan pengukuhan dan rapat kerja aanggota, pada Sabtu (19/10/2024). Penentuan arah dukungan paslon didasarkan pada figur yang selaras dengan visi misi Muhamadiyah dalam memajukan Kaltara.

Ketua PDPM Tarakan, Harjo Solaika mengatakan dalam kegiatan tersebut sebanyak lima organisasi ortom melakukan pernyataan sikap untuk memberi mandat kepada Pemuda Muhammadiyah, untuk menentukan arah politik di Pilkada Tarakan dan Pilkada Kaltara.

“Kita juga merangkaikan dengan pernyataan sikap dari masing-masing organisasi ortom bahwa masing-masing ortom yang ada menyerahkan sepenuhnya sikap atau langkah politik terhadap pilkada itu kepada pemuda muhammadiyah untuk menentukan arah politik,” ujarnya.

Melalui mandat yang diterima, kata Anggota DPRD Tarakan dari fraksi PAN ini, Pemuda Muhammadiyah akan melakukan telaah dan kajian. Salah satunya untuk menentukan kriteria pemimpin ideal yang dianggap cocok untuk memimpin Tarakan dan Kalimantan Utara.

“Pada saatnya nanti akan kami umumkan kepda siapa pilihan kami jatuhkan. Baik itu Tarakan maupun Pilgub. Kami butuh waktu khusus karena ortom baru menyerahkan mandat kepada kami. Telaah mendalam yang kami lakukan termasuk kami menyusun kriteria yang mampu dipenuhi oleh kandidat yang ada,” imbuh Harjo.

Sebagai salah satu ortom, Pemuda Muhammadiyah  juga akan patuh pada fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Hal itu terkait fatwa haram risywah dalam politik atau money politik dalam pilkada.

“Kalau mengacu kepada fatwa tarjih, Muhammadiyah menolak politik uang. Prinsipnya kami harus tegak lurus kepada apapun yang menjadi ketentuan oleh organisasi. Tentu saja ketentuan itu memiliki dasar yang syar’i. Terkait implementasinya tentu ada diskusi soal itu. Kami butuh waktu untuk menelaah soal pendalaman putusan tarjih soal politik uang,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version