BERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya.
Meskipun kewenangan pengelolaan kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemkab Berau berharap langkah-langkah konservasi tetap berjalan optimal.
Sekretaris Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Yundha Zuniarsih, menjelaskan bahwa sejak 2016 pengelolaan kawasan konservasi tersebut dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Kami memahami bahwa berdasarkan aturan tersebut, pengelolaan kawasan konservasi menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.
Namun kami tetap berharap usaha yang pernah kami lakukan dapat menjadi pijakan DKP Kaltim dalam menjaga kawasan tersebut,” tambahnya.
Menurutnya, Diskan Berau memiliki pengalaman panjang dalam menginisiasi dan mengelola konservasi Kepulauan Derawan. Pada 2013, pihaknya mengusulkan pembentukan kawasan konservasi yang akhirnya disetujui pada 2016 dengan nama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan.
Selama pengelolaan masih di bawah Diskan Berau, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga ekosistem laut, termasuk melibatkan masyarakat dalam mencegah praktik destruktif seperti pengeboman ikan.
“Dulu kami bersama warga gencar memberikan edukasi mengenai pentingnya konservasi. Hasilnya cukup positif, aktivitas pengeboman ikan berkurang drastis,” sebutnya.
Namun, ia menyebut bahwa tantangan konservasi semakin besar, sehingga diperlukan sinergi yang lebih baik antara provinsi dan kabupaten.
“Kami berharap DKP Kaltim dapat mengelola kawasan ini dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan lokal yang kami miliki. Kolaborasi yang baik akan memastikan keberlanjutan ekosistem laut di kawasan tersebut,” tandasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
