TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus berupaya membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal melalui berbagai strategi kemitraan. Salah satunya ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Bulungan, Syarwani, bersama Kayan Hydro Energy (KHE).
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Job Fair yang diselenggarakan oleh Pemkab Bulungan. Ajang tersebut menjadi wadah penting untuk mempertemukan perusahaan dengan para pencari kerja lokal, sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat desa.
Bupati Syarwani saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa MoU tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan lapangan pekerjaan serta dukungan dari para kepala desa dalam mendukung ekosistem investasi yang berkelanjutan.
“Banyak hal yang kita bahas, termasuk tadi saya titipkan CSR. Saya sampaikan secara terbuka, bagaimana program-program CSR yang menjadi kewajiban setiap perusahaan di Bulungan bisa disinergikan dengan program prioritas daerah,” ungkap Syarwani.
Menurutnya, langkah ini dapat membantu meringankan beban anggaran pembangunan daerah. Tidak semua kebutuhan harus bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dapat dioptimalkan melalui kerja sama dengan pihak swasta, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Melalui sinergi CSR, berbagai program pembangunan prioritas bisa dieksekusi secara bersama. Salah satunya yang kita bahas juga adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM),” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong perusahaan yang beroperasi di Bulungan agar lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal. Data resmi terkait penyerapan tenaga kerja ini, kata dia, berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan.
Syarwani menegaskan, secara regulasi memang telah diatur mengenai persentase tenaga kerja lokal yang harus dipekerjakan oleh perusahaan. Namun, di sisi lain ia juga menyoroti pentingnya kesiapan kompetensi masyarakat lokal agar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri.
“Kita harus sadar bahwa ada tantangan terkait kompetensi dan kualifikasi. Ini menjadi PR bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Karena itu, forum Job Fair ini bukan sekadar wadah untuk mencari informasi kebutuhan tenaga kerja per perusahaan, tetapi juga mencari solusi agar kebutuhan industri bisa disesuaikan dengan kemampuan SDM lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, perusahaan yang berinvestasi di Bulungan diharapkan dapat menyerap sekitar 80 persen tenaga kerja lokal, namun hal itu tetap harus menyesuaikan dengan tingkat kompetensi masing-masing calon pekerja.
“Kisaran amanatnya sekitar 80 persen, kalau tidak salah. Tapi tentu dengan catatan bahwa tenaga kerja lokal harus memenuhi kompetensi yang dibutuhkan,” tutupnya. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika