TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024-2025, Jumat sore (31/1/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Imbaya Kantor Wali Kota ini, diinisiasi oleh BPBD Kota Tarakan untuk menyusun strategi dan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, yang kerap terjadi di Tarakan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan menjelaskan, sejumlah rekomendasi diajukan dalam rapat tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana.
“Rapat kami hari ini, bagaimana Pemkot Tarakan memitigasi dan menindaklanjuti bencana yang kurang lebih 38 kasus, dimana yang terbesar dan terbanyak longsor, pohon tumbang kurang lebih 2 dan 1 dampak banjir,” kata Bustan.
Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi lintas sektoral, untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat dalam penanganan bencana.
Selain itu, dibahas pula pembentukan dan aktivasi relawan kelurahan siaga bencana, yang akan berperan sebagai ujung tombak dalam upaya mitigasi dan penanganan darurat di tingkat masyarakat.
Kemudian pentingnya perencanaan Sistem Peringatan Dini (SPD) berbasis komunitas per kelurahan atau RT, pemanfaatan pos kamling dan tempat ibadah sebagai pusat informasi dan koordinasi. Optimalisasi mekanisme penyebaran peringatan dini juga menjadi fokus utama, dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk sektor swasta seperti Medco, Pertamina, dan PLN.
Menurut Bustan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, sehingga butuh peran seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dengan menjaga alam.
“Ini tanggung jawab pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat teman-teman forkopimda, APH, teman-teman perusahaan, teman-teman wartawan, semua. Jadi bencana ini tanggung jawab semua,” tuturnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
