Namun juga kewenangan Provinisi dan Pusat dengan melakukan koordinasi agar Pemprov dan pusat menurunkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan di daerah. Hal itu diapresiasi Anggota DPRD Berau, Saga.
Dia mengatakan jika apa yang dilakukan pemkab untuk menangani permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Berau. Satu di antaranya melalui Dana Instruksi Presiden (Inpres) sangat baik.
Namun, dirinya mendorong, masa optimalisasi penetapan anggaran ini diharapkan tidak ditetapkan di bawah nilai Dana Inpres di tahun yang lalu.
“Kalau kami berharap itu bisa meningkat lagi,” ujarnya.
Hal ini mengingat, jalan merupakan salah satu permasalahan pembangunan di Berau. Sebagaimana akses darat merupakan jalur utama lintas kecamatan baik itu mobilisasi masyarakat hingga kegiatan ekonomi.
“Masyarakat banyak menggunakan jalan, baik itu kegiatan biasa hingga kegiatan ekonomi,” paparnya.
Dirinya berharap, dengan kemampuan keuangan daerah yang naik belakangan ini, jadi alasan nilai Dana Inpres akan dikurangi. Tentu, hal itu diharapkan dilakukan konsultasi dan komunikasi yang masif.
“Ini karena kondisi keuangan kita sudah cukup lumayan tinggi, jangan sampai inpres itu dikurangi,” ungkapnya.
Dengan perjuangan dan kerja keras, Saga berharap Dana Inpres tahun ini tidak turun. Supaya mampu melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan di pesisir yang kerap kali menjadi keluhan.
“Kita harus berjuang dan menginformasikan ke pusat, bahwa kita banyak kepentingan,” ungkapnya.
Dirinya menilai, justru ke depan daerah yang ditangani melalui Dana Inpres bisa meluas dan tidak hanya di Batu Putih saja.
Sehingga kolaborasi pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat melebur di Kabupaten Berau. (adv/set)
