BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan proses relokasi warga Kampung Long Ayap yang terdampak banjir mulai memasuki tahapan penting.
Setelah persoalan legalitas lahan tuntas, pembangunan rumah relokasi tahap pertama segera dilelang dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun anggaran 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, Mulyadi. Menurutnya, seluruh proses administrasi yang sempat menjadi kendala kini telah diselesaikan melalui koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Berau.
“Terakhir kami koordinasi dengan bagian hukum terkait masalah lahan dan semuanya sudah selesai. Sekarang tinggal masuk proses lelang. Target kami, akhir tahun anggaran pekerjaan ini sudah selesai,” ujarnya.
Pada tahap pertama, Disperkim akan membangun sebanyak 37 unit rumah bagi warga yang terdampak banjir. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk merealisasikan pembangunan tersebut.
Seluruh pekerjaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan. Setiap unit rumah diperkirakan menelan biaya sekitar Rp150 juta, lengkap dengan fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.
“Dari anggaran Rp5 miliar itu seluruhnya akan dilelang. Nilai pembangunan per unit sekitar Rp150 juta,” jelas Mulyadi.
Meski demikian, pembangunan rumah relokasi belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh warga terdampak. Masih terdapat sekitar 39 unit rumah yang belum dapat dibangun pada tahun ini karena keterbatasan waktu dan anggaran.
Awalnya, sisa pembangunan tersebut direncanakan masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026. Namun, melihat waktu pelaksanaan yang semakin sempit, Disperkim memperkirakan penyelesaiannya baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
“Yang pasti sisanya masih lebih banyak. Rencana awal memang di ABT, tetapi sepertinya belum memungkinkan. Kalau tidak ada perubahan, penyelesaiannya kita tuntaskan pada 2027. Sisanya sekitar 39 unit dan saya optimistis tahun depan bisa selesai semuanya,” katanya.
Selama proses pembangunan berlangsung, sebanyak 76 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban banjir masih bertahan di rumah masing-masing. Pemerintah berharap proses lelang dapat berjalan lancar sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan warga tidak terlalu lama menunggu kepastian tempat tinggal yang lebih aman.
Mulyadi menegaskan, program relokasi Long Ayap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut juga merupakan bentuk komitmen Bupati Berau untuk mengutamakan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
Menurutnya, meskipun ruang fiskal pemerintah daerah saat ini lebih terbatas sehingga sejumlah proyek fisik harus disesuaikan, relokasi korban banjir tetap dipertahankan sebagai program prioritas.
“Ibu Bupati sudah berkomitmen bahwa program yang diprioritaskan adalah yang benar-benar menyentuh masyarakat. Mungkin ada pembangunan fisik yang dikurangi, tetapi relokasi ini menyangkut kebutuhan warga sehingga tetap menjadi prioritas. Saya berharap seluruh rumah relokasi dapat terealisasi tuntas pada 2027,” pungkasnya. (*)