TANJUNG SELOR – Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kaltara telah resmi dilangsungkan, Selasa (5/11/2024).
Pengambilan sumpah dan janji tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Dan disaksikan oleh puluhan anggota DPRD Kaltara.
Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menyatakan, pemerintah Provinsi Kaltara mendorong sinergitas dan kerjasama dengan DPRD Kaltara dalam membangun daerah.
“Karena ketika DPRD dan Pemerintah bekerjasama dengan baik maka ini akan menghasilkan yang mantap. Tetapi, kalau tidak sejalan dimana-mana itu berpotensi menghambat jalannya birokrasi,” tukasnya.
Kedua, program nasional harus didukung termasuk satu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Kaltara mengambil inisiatif yang pertama di seluruh Indonesia, baru kemudian diikuti oleh daerah lain. Hal ini bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah pusat,” jelasnya.
Soal program MBG tersebut, pemerintah pusat telah menentukan anggaran yang disediakan 15 ribu per porsi, akan tetapi untuk wilayah Kaltara kata dia nilai tersebut tidak mencukupi.
Sehingga, soal nominal tersebut masih dikoordinasikan dengan pemerintah pusat termasuk skema anggarannya. Karena, jika digunakan lewat APBD nilainya begitu besar dan dimungkinkan tidak akan cukup.
Harga tiap porsi makanan tersebut di Kaltara bervariatif. Di Tarakan, satu porsi idealnya dikisaran Rp 20 ribu per porsi, Kabupaten Bulungan sekitar Rp 30-35 ribu dan Kabupaten Malinau kisaran Rp 30 ribu, sedangkan kabupaten lainnya tengah di kaji.
“Kita akan selalu mendorong dan mendukung supaya itu terlaksana,” terangnya.
“Saya sudah paparkan dengan pemerintah pusat, saya bilang ini fakta yang saya temukan di lapangan dan data pasti yang terjadi di lapangan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufre menambahkan, DPRD Kaltara akan selalu mendukung apa yang menjadi program pusat.
“Kami tetap melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh pimpinan, terutama presiden yakni program MBG dan itu kita akan selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan,” tukasnya.
“Termasuk kita ingin Provinsi Kaltara bisa menjadi contoh untuk di tempat yang lain,” tambahnya. Polanya tentu sinergi dengan pemerintah. “Kita meminta gubernur untuk menganggarkan itu, kalau memang kita belum dapat anggaran dari pusat nanti lewat APBD sesuai arahan nanti kami akan menyetujui seandainya memang itu sesuai dengan peruntukan,” bebernya.
DPRD Kaltara akan melakukan koordinasi yang lebih kongkrit lagi dengan pemerintah, serta seluruh stakeholder yang ada di daerah.
DPRD Kaltara mengingatkan bahwa kekompakan itu merupakan salah satu yang bisa membawa Kaltara akan terus maju secara bersama-sama.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
