BERAU– Pulau Maratua di Kabupaten Berau seolah menjadi daerah yang terlupakan. Di tengah keindahannya sebagai destinasi wisata unggulan, masyarakatnya justru berjuang keras untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Tidak ada dokter. Tidak ada tenaga medis yang memadai. Jika ada yang sakit, harapan mereka hanyalah menunggu atau bertaruh dengan lautan demi mendapatkan perawatan.
Perjalanan menuju rumah sakit terdekat bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka harus menyeberangi lautan selama 3,5 jam, bergantung pada cuaca yang sering kali tak bersahabat. Bahkan, belum lama ini, seorang warga meregang nyawa karena tidak sempat mendapat pertolongan medis tepat waktu.
Walaupun di Maratua saat ini telah berdiri UPT Puskesmas Maratua, keberadaannya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa dokter, layanan kesehatan di puskesmas tersebut tetap tidak maksimal.
Warga masih harus berjuang sendiri menghadapi sakit dan keadaan darurat, tanpa kepastian apakah mereka bisa selamat atau tidak.
Bambang, salah satu warga Maratua, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya jika ada warga yang sakit parah.
“Kalau ada keadaan darurat, kami harus menyeberang dulu ke Berau. Itu butuh waktu lama dan kadang kondisinya tidak memungkinkan. Kalau ada dokter di sini, pasti lebih cepat tertangani,” katanya dengan nada penuh harap.
Kesedihan dan ketidakberdayaan ini bukan hanya dirasakan oleh Bambang, tapi juga oleh seluruh warga yang tak punya pilihan lain.
Krisis ini akhirnya sampai ke telinga Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyoroti lemahnya peran pemerintah daerah dalam menangani krisis kesehatan di Maratua.
“Bupati itu harusnya turun langsung, lihat kondisi masyarakat. Sekarang mana? Enggak ada sama sekali. Jangan cuma omon-omon aja,” tegasnya..
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang tak boleh dikorbankan, apalagi hanya karena alasan efisiensi anggaran.
“Seharusnya Pemda segera mencari solusi. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah kerja sama antar daerah. Jika ada daerah lain yang kelebihan tenaga medis, mereka bisa ditempatkan di sini. Selain itu, pastikan adanya insentif bagi tenaga kesehatan agar mereka mau bertugas di wilayah seperti Maratua,” tegas Akmal.
Ia juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berarti mengurangi kualitas layanan kesehatan. “Kita harus duduk bersama dan mencari cara agar efisiensi tetap berjalan, tapi tanpa mengorbankan hak dasar warga, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,” tambahnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
