BERAU – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membuka kemudahan perizinan usaha galian C mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan seluruh kewenangan perizinan pertambangan saat ini berada di tingkat provinsi. Meski begitu, ia memandang kebijakan tersebut sebagai peluang strategis bagi pelaku usaha lokal, khususnya di sektor galian C.
“Untuk penambangan sekarang seluruh kewenangannya ada di provinsi. Ini tentu menjadi peluang bagi pengusaha galian C di Berau,” ujarnya.
Namun, Gamalis menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam proses tersebut, mengingat sektor galian C berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Kita berharap kabupaten juga dilibatkan. Saat ini postur anggaran kita terus berkurang akibat hilangnya beberapa komponen seperti DAK, Bankeu, dan DBH. Karena itu PAD harus kita tingkatkan, salah satunya dari sektor galian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gamalis mengatakan bahwa aktivitas pengerukan material sungai memiliki sisi positif terhadap kondisi lingkungan, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelay dan Segah yang saat ini mengalami pendangkalan cukup serius.
“Kalau dilihat dari sisi lingkungan, dengan adanya pengerukan itu sedimentasi bisa berkurang. Sungai menjadi lebih dalam dan alirannya lebih lancar menuju sungai besar,” katanya.
Kondisi tersebut, kata Gamalis, berpotensi mengurangi risiko banjir, terutama di kawasan perkotaan Tanjung Redeb yang kerap terdampak luapan sungai.
“Tapi kita juga harus waspada terhadap kemungkinan erosi di bantaran sungai dan perubahan arus air. Ini tidak bisa dilepas begitu saja,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan