Pemkab Berau Prioritaskan Hak Pegawai di Tengah Penurunan APBD, PPPK Dipastikan Tetap Aman

BERAU – Di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Berau memilih memprioritaskan perlindungan hak-hak pegawai.

Salah satu komitmen yang ditegaskan adalah memastikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dipertahankan meski kebijakan efisiensi anggaran mulai diterapkan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan penyesuaian belanja daerah merupakan langkah yang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi berkurangnya pendapatan. Namun, efisiensi tersebut dipastikan tidak akan menyasar keberlangsungan tenaga PPPK.

“Efisiensi anggaran pasti dilakukan karena menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat. Tapi yang jelas, komitmen kami hingga saat ini tidak akan melakukan pemberhentian atau pemutusan tenaga PPPK. Secara anggaran kita masih sanggup untuk menanggung hal tersebut walaupun APBD turun,” ujarnya.

Selain memberikan kepastian bagi PPPK, Pemkab Berau juga berupaya menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski besaran TPP akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, pemerintah tetap berupaya agar tidak terjadi pengurangan terhadap hak tersebut.

Said menegaskan, komitmen itu sejalan dengan arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang sejak awal menginginkan hak-hak pegawai tetap terlindungi meski pemerintah menghadapi tekanan fiskal.

“Untuk TPP ASN kita akan menyesuaikan. Tapi sebagaimana komitmen Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, untuk tidak melakukan pemotongan TPP, kita akan mengupayakan hal tersebut,” katanya.

Ia menyebut, sepanjang tahun anggaran 2026 Pemkab Berau masih mampu mempertahankan seluruh hak pegawai tanpa melakukan pemotongan.

Kondisi itu diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun anggaran mendatang, meskipun tantangan terhadap pendapatan daerah masih membayangi.

“Untuk tahun ini kita tidak melakukan pemotongan apa yang telah menjadi hak dari pegawai dan semoga di tahun depan juga tidak ada pemotongan apa pun,” tutupnya. (Srn)

BERITA POPULER