BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus memacu pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah Bumi Batiwakkal. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja lokal.
Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan pembangunan BLK merupakan bentuk nyata komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan tenaga kerja lokal.
“Tahun ini pembangunan BLK sudah dimulai. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk membina para pekerja lokal secara gratis,” ungkap Zulkifli saat ditemui, Minggu (4/5/2025).
Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap pelelangan fisik bangunan. BLK tersebut akan dibangun di kawasan Limunjan, Kecamatan Sambaliung, dengan total anggaran mencapai Rp 9 miliar.
Selama ini, menurut Zulkifli, pelatihan bagi tenaga kerja Berau harus dilakukan melalui kerja sama dengan BLK di luar daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, hingga Bandung. Hal itu menyebabkan tingginya biaya pengiriman peserta pelatihan.
“Karena tingginya biaya pengiriman peserta, pemerintah daerah memutuskan membangun BLK sendiri agar pelatihan dapat dilakukan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak peserta,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan BLK di Berau nantinya mampu memperluas jangkauan pelatihan serta menekan pembiayaan.
“Kita berharap pelatihan bisa dilakukan di Berau, agar lebih murah dan menjangkau lebih luas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan instruktur untuk mengisi pelatihan ketika BLK selesai dibangun. Disnakertrans juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga pelatihan pihak ketiga, khususnya yang telah memiliki sertifikasi resmi, guna menjamin kualitas pelatihan.
Pelatihan yang akan diberikan di BLK nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, seperti sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
Zulkifli juga mengimbau para pengusaha di Berau untuk mendukung kebijakan daerah ini serta memberi perhatian lebih kepada pekerja lokal, sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. (Ril)
