BERAU – Banyaknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten Berau yang belum memenuhi syarat Tipe B mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Saat ini, Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI guna mencari solusi lebih lanjut.
“Kami berupaya agar kegiatan proyek bisa berjalan lancar. Saat ini, Kabag UKPBJ sudah berkoordinasi dengan LKPP RI terkait kondisi di Berau, terutama terkait sertifikasi PPK Tipe B,” ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said.
Ia berharap koordinasi ini dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat, sehingga jumlah PPK yang dibutuhkan dapat segera terpenuhi atau ada kebijakan khusus (diskresi) agar pekerjaan dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Mereka sudah ke LKPP dan melakukan koordinasi. Mudah-mudahan ke depan ada hasilnya, terutama terkait standar atau jumlah PPK yang dibutuhkan,” katanya.
Dikatakannya, bahwa keberadaan PPK dengan sertifikasi yang sesuai standar sangat penting demi kelancaran proyek di Berau. Sebab, banyaknya proyek yang tengah berjalan di Berau harus diimbangi dengan ketersediaan PPK yang mumpuni agar tidak menimbulkan persoalan administrasi yang berkepanjangan.
“Pekerjaan di Berau cukup banyak. Jika tidak dipenuhi dengan PPK yang mumpuni, ini bisa menjadi persoalan besar bagi kita. Karena itu, kami berharap persyaratan dasar ini bisa segera dipenuhi,” pungkasnya. (srn/dez)
