BERAU — Pemerintah pusat dikabarkan akan mengurangi tingkat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Timur dan sepuluh kabupaten/kota lainnya. Semula direncanakan pemotongan mencapai 70 persen, kini disebut hanya akan dipangkas sekitar 30 persen.
Kabar baik ini mencuat setelah pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan 17 gubernur, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, pada 7 Oktober 2025.
Bupati Berau Sri Juniarsih membenarkan telah menerima informasi tersebut dan menyebut Kabupaten Berau termasuk daerah yang mendapatkan keringanan pemotongan.
“Kalau di Kaltim potongan anggarannya berkurang, pasti akan berdampak pada bantuan keuangan ke Berau,” ujarnya.
Menurut Sri, pengurangan pemangkasan menjadi 30 persen merupakan kabar positif bagi daerah, terutama bagi Berau yang sedang fokus menjalankan berbagai program pro rakyat yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami butuh anggaran itu untuk program yang pro ke masyarakat. Jadi kabar ini tentu sangat kami syukuri,” ujarnya.
Meski demikian, Sri menegaskan bahwa informasi tersebut belum menjadi keputusan final dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah, katanya, tetap menyiapkan sejumlah opsi agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan adil dan efisien.
“Ini juga kabarnya berlaku untuk Berau, dana pusat tak dipotong sampai 70 persen. Tapi kami tetap siapkan langkah antisipasi sambil menunggu keputusan resmi,” tambahnya.
Sri juga menyoroti pentingnya agar hasil sumber daya alam (SDA) Berau dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Ia menyebut, jika kebijakan pemangkasan tidak dikurangi, APBD Berau tahun 2026 diproyeksikan turun signifikan dari Rp5,6 triliun menjadi Rp2,6 triliun.
Angka pasti pemotongan anggaran sendiri masih dibahas di tingkat pusat. Sebelumnya, sejumlah daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Berau, sempat dilanda kekhawatiran akibat kebijakan pemangkasan TKD yang dinilai terlalu besar.
Pemerintah Kabupaten Berau kini menyiapkan strategi efisiensi dan penyesuaian prioritas anggaran agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Kami berharap keputusan akhirnya berpihak pada daerah penghasil seperti Berau. Karena dari sinilah sebagian besar pendapatan negara juga berasal,” tutupnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan