BERAU – Pembatasan kursi bagi pedagang UMKM di kawasan Tepian Ahmad Yani, Kota Tanjung Redeb, masih menjadi polemik antara pedagang dan Pemerintah Kabupaten Berau. Kebijakan ini dibuat berdasarkan kesepakatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun para pedagang merasa bingung mengenai pihak yang harus mereka ajak berkoordinasi untuk menyampaikan aspirasi.
Diketahui, pembatasan kursi tersebut tertuang dalam surat edaran nomor: 566/53/Budpar/4/I/2025, yang dikeluarkan pada Januari lalu. Edaran tersebut ditujukan kepada pedagang Tepian Ahmad Yani untuk mengurangi jumlah kursi dan meja yang biasa digunakan, agar penataan kawasan tepian terlihat lebih rapi dan indah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag) Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama sejumlah OPD, bukan hanya satu instansi tertentu.
“Ini adalah hasil keputusan tim yang diketuai Sekda, Asisten II, Diskoprindag Berau, Disbudpar Berau, dan Sekretariat Daerah. Jadi bukan hanya satu OPD yang menetapkan regulasi ini,” ujarnya
Ia mengaku bahwa aturan ini telah dituangkan dalam surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati.
“Kalau saya membuat pernyataan, itu berarti bukan dari pernyataan tim, tapi yang pasti surat edaran dari Sekda itu kan sudah ada tentang aturan yang harus dilakukan oleh para pedagang,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, menyatakan bahwa aturan yang sudah disepakati harus dijalankan. Namun, ia mengaku baru mengetahui adanya pro dan kontra terkait kebijakan tersebut, dan akan berkoordinasi lebih lanjut.
“Keputusan tim harus dijalankan. Saya baru dengar adanya pro dan kontra, jadi saya akan berkoordinasi terlebih dahulu untuk memastikan situasinya,” pungkasnya. (srn/dez)
Reporter: Sahruddin
Editor: Dezwan
