BERAU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat mulai dijalankan di sejumlah sekolah di Kabupaten Berau.
Namun, di balik niat baik untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, menilai implementasi MBG di daerahnya belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi riil sekolah.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah tidak dilibatkan secara langsung dalam penentuan titik distribusi dan mekanisme pelaksanaan program.
“Kami baru mengetahui setelah diundang ke kegiatan yang sudah berjalan. Padahal, titik-titiknya sudah ditentukan dari pusat tanpa melibatkan kami,” ujarnya.
Penentuan titik dapur MBG dilakukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Mardiatul tidak mempersoalkan sistem data tersebut, namun menilai perlu adanya verifikasi dari daerah agar distribusi program lebih tepat sasaran.
Menurutnya, tantangan utama ada pada penyebaran siswa di wilayah pedalaman. Banyak sekolah di daerah terpencil yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit, berkisar 20–30 orang per sekolah. Kondisi ini membuat program sulit diterapkan di wilayah tersebut karena MBG menargetkan 3.000 siswa per titik dapur Satuan Pengelola Pangan Gizi (SPPG).
“Kalau mengikuti target pusat, jelas sulit diterapkan di pedalaman. Jumlah siswanya tidak sebanding. Akhirnya, program hanya bisa difokuskan di wilayah perkotaan seperti Tanjung Redeb,” jelasnya.
Saat ini, tercatat ada 9 titik dapur MBG yang beroperasi di Tanjung Redeb. Namun, untuk sekolah di luar jangkauan, Mardiatul menyarankan agar pengelolaan makanan dapat dilakukan secara mandiri melalui kantin sekolah dengan pengawasan ketat dari pihak sekolah dan Disdik.
“Jika sekolah berada jauh dari titik dapur utama, sebaiknya pengelolaan dilakukan di kantin sekolah agar lebih higienis dan terpantau,” sarannya.
Selain soal teknis distribusi, kekhawatiran juga muncul dari sejumlah sekolah dan orangtua murid. Beberapa sekolah melaporkan adanya kecemasan ketika pendataan dilakukan tanpa pendampingan dari Disdik. Bahkan, sebagian orangtua melarang anaknya mengonsumsi makanan MBG karena takut tidak layak makan.
“Ada laporan dari sekolah yang khawatir jika pendataan dilakukan tanpa pendampingan kami. Mereka takut jika terjadi sesuatu, seperti keracunan makanan,” ungkapnya.
Meskipun begitu, Disdik Berau tetap mendukung program MBG selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan, higienis, dan berkoordinasi dengan daerah.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah penting agar pelaksanaan program nasional benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dengan evaluasi dan koordinasi yang lebih baik, Mardiatul berharap MBG ke depan tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi siswa di seluruh wilayah Berau, termasuk daerah terpencil.
“Program ini bagus dan tujuannya baik. Tapi harus ada sinergi. Kalau tidak, nanti implementasinya tidak efektif dan berisiko di lapangan,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan