Home ADVERTORIAL DPRD BERAU Madri Pani Tolak Tegas Penghapusan Tenaga Honorer

Madri Pani Tolak Tegas Penghapusan Tenaga Honorer

0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani (Andhika Dezwan/Media Kaltim Group)

TANJUNG REDEB – Wacana pemerintah pusat dalam penghapusan tenaga honorer di daerah, di tolak tegas oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya mengkhawatirkan jika hal tersebut terjadi akan menambah angka pengangguran di Bumi Batiwakkal.

Diketahui, tenaga honorer di kabupaten paling utara Kaltim ini lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu, Madri tidak menginginkan penghapusan itu akan menghambat kinerja sektor tersebut.

“Tenaga pengajar kita saja kurang, kalau dihapuskan akan berdampak kepada sektor pendidikan kita. Lalu di bidang kesehatan, kita khawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal,” ujarnya, Selasa (14/2/2023).

Madri membeberkan, Gubernur Kaltim Isran Noor telah melakukan jemput bola ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada.

“Karena disamping menekan angka pengangguran, juga memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati uang negara, dalam bentuk berkerja secara profesional,” tuturnya.

Dirinya menyebut tenaga honorer lebih menunjang pekerjaan-pekerjaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. “Contohnya seperti guru-guru yang ada di kampung tertinggal mereka masih mampu bertahan dengan gaji yang seperti itu,” katanya.

“Kalau kita periksa ke kantor-kantor saya yakin tenaga honorer lebih pro aktif dalam menjalankan administrasi roda pemerintahan,” sambungnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu menegaskan, jika penghapusan terjadi, maka pemerintah pusat juga harus menyiapkan solusi. “Minimal ada peningkatan PNS kembali sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Alasan itu dicetustakannya bukan tanpa sebab, disampaikan Madri, birokrasi pemerintahan seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dan banyaknya juga penyesuaian golongan membuat penempatan bidang sesuai dengan pendidikan masing-masing terlepas.

“Tetapi harus dilihat kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu mumpuni atau tidak. Sehingga bisa memberi pencerdasan terhadap pendidikan kita,” tandasnya. (dez/adv)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version