BERAU – Hingga Oktober 2025 ini, pelaksanaan lelang dini untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, belum juga dimulai.
Padahal, dua posisi strategis dipastikan akan segera mengalami kekosongan pada awal tahun 2026 mendatang.
Dua jabatan yang dimaksud adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, yang saat ini masing-masing dijabat oleh Sri Eka Takariyaki dan Ilyas Natsir. Keduanya dijadwalkan memasuki masa purna tugas pada Januari 2026.
Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda pelaksanaan proses seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi dua jabatan tersebut.
Kepala BKPSDM Berau, Sri Eka Takariyaki, membenarkan bahwa pelaksanaan lelang jabatan masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan daerah.
“Belum ada keputusan, jadi kita masih menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, tergantung kebijakan kepala daerah. Di antaranya melalui rotasi internal pejabat, penunjukan pelaksana tugas (Plt), atau seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Bisa saja jabatan yang akan kosong itu diisi sementara atau dilelang terbuka. Semua tergantung arahan pimpinan,” jelasnya.
Meski begitu, Eka menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh tahapan administratif begitu ada keputusan resmi terkait mekanisme pengisian jabatan tersebut. Saat ini, BKPSDM masih memprioritaskan penataan struktur kepegawaian dan evaluasi kinerja pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau nanti sudah ada instruksi, kami langsung tindak lanjuti prosesnya. Tapi sementara masih fokus pada evaluasi pegawai,” tambahnya.
Sebelumnya, Eka juga pernah menegaskan pentingnya percepatan proses administrasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan strategis di awal tahun depan. Ia menilai, proses transisi perlu dipersiapkan sejak dini demi menjaga stabilitas roda pemerintahan
“Sebenarnya proses seleksi bisa dilakukan paling cepat tiga bulan sebelum masa pensiun, jadi semua harus disiapkan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan